Kalkulator Pajak – Ikra Multi Dimensi

Pilih salah satu kalkulator di atas untuk mulai menghitung pajak.

PPh MT / PHProporsional PPh suami istri Pisah Harta atau Memilih Terpisah Jasa KonstruksiPPh Jasa Konstruksi sesuai klasifikasi Penyusutan Fiskal AsetPenyusutan fiskal atas aset PPh 21 Pekerjaan BebasPPh Pasal 21 pekerjaan bebas dan tenaga ahli PPh 21 Tenaga AhliTenaga Ahli Berkesinambungan Hadiah UndianPPh Final hadiah undian Jual Beli TanahPPh Final pengalihan tanah / bangunan UMKM (OP)PPh Final UMKM orang pribadi OP UsahawanOP Usahawan Skema Pasal 17 PesangonPPh Pasal 21 Final atas pesangon PPN Inc / ExcPPN include dan exclude pajak PPN KMSKegiatan Membangun Sendiri Rasio KeuanganRasio keuangan Sanksi AdminDenda keterlambatan setor pajak Sewa BangunanPPh final sewa tanah dan/atau bangunan PPh 21 Bulanan (TER)Tarif Efektif Rata-rata pegawai tetap per PMK-168/2023

Kalkulator PPh 21 Proporsional

Untuk suami-istri dengan kewajiban perpajakan terpisah (Pisah Harta / MT) sesuai SE-29/PJ./2010.

Status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Neto Suami (setahun)

Rp

Penghasilan Neto Istri (setahun)

Rp

Langkah Perhitungan

Total Penghasilan Neto = Penghasilan Suami + Penghasilan Istri
PKP = Total Penghasilan Neto − PTKP (K/I/…)
PPh Terutang Gabungan = PKP × tarif progresif Pasal 17
PPh Suami = (Penghasilan Suami ÷ Total) × PPh Terutang
PPh Istri = (Penghasilan Istri ÷ Total) × PPh Terutang

Tarif PPh Pasal 17 (UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
0 — 60 juta	5%
60 juta — 250 juta	15%
250 juta — 500 juta	25%
500 juta — 5 miliar	30%
di atas 5 miliar	35%

Kalkulator ini juga dapat digunakan untuk PPh OP umum (status TK / K). Fitur perhitungan proporsional otomatis aktif hanya saat status K/I dipilih, sesuai UU PPh Pasal 8 ayat 2 dan SE-29/PJ./2010.

Hasil Perhitungan

Total Penghasilan Neto GabunganRp 0

PTKPRp 0

Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 0

Rincian Perhitungan PPh Terutang

Total PPh Terutang (Gabungan)Rp 0

Beban PPh Proporsional

PPh Terutang SuamiRp 0

PPh Terutang IstriRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh Pasal 21

Status MT (Memilih Terpisah) atau PH (Pisah Harta)

Tanggal Cetak: Status PTKP:

Input Penghasilan

Penghasilan Neto Suami
Penghasilan Neto Istri

Perhitungan PKP

Total Penghasilan Neto Gabungan
PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rincian PPh Terutang

Total PPh Terutang Gabungan

Pembagian PPh Proporsional

PPh Terutang Suami
PPh Terutang Istri

Kalkulator PPN & PPh Final Jasa Konstruksi

Perhitungan paralel PPh Final & PPN atas penyerahan jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi badan usaha (PP No. 9 Tahun 2022 jo. PMK-71/PMK.03/2022).

Nilai Kontrak / Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Rp

Jenis Jasa Konstruksi

Mode Perhitungan

Exclude PajakInclude Pajak

Langkah Perhitungan

DPP = (Include mode) Nilai ÷ 1,11 ; (Exclude) Nilai Kontrak
DPP Nilai Lain = DPP × 11/12
PPN Terutang = DPP Nilai Lain × 12%
PPh Final = DPP × tarif jenis jasa
Nilai Diterima = DPP − PPh Final

Tarif PPh Final (PP 9/2022)

Jenis Jasa & Kualifikasi	Tarif
Pelaksanaan — Kecil	1,75%
Pelaksanaan — Menengah/Besar	2,65%
Pelaksanaan — Tanpa Kualifikasi	4%
Konsultansi — Dengan Kualifikasi	3,5%
Konsultansi — Tanpa Kualifikasi	6%
Terintegrasi — Dengan Kualifikasi	2,65%
Terintegrasi — Tanpa Kualifikasi	4%

Tarif PPN 12% per UU HPP. DPP Nilai Lain (11/12 × DPP) membuat effective rate PPN jadi 11% sesuai PMK-71/PMK.03/2022.

Hasil Perhitungan

Nilai KontrakRp 0

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Rp 0

DPP Nilai Lain (11/12 × DPP)Rp 0

PPN Terutang (12%)Rp 0

PPh Final Terutang Rp 0

Nilai yang DiterimaRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan Jasa Konstruksi

PPN 12% & PPh Final — PP No. 9 Tahun 2022 jo. PMK-71/PMK.03/2022

Tanggal Cetak: Jenis Jasa:

Input

Nilai Kontrak
Mode Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak

DPP
DPP Nilai Lain (11/12 × DPP)

Pajak Terutang

PPN Terutang (12%)
PPh Final

Nilai yang Diterima

Kalkulator Penyusutan Fiskal Aset

Hitung skedul penyusutan aset sesuai UU PPh Pasal 11 & PMK-72/PMK.03/2023 jo. PMK-96/PMK.03/2009.

Nama Aset

Tanggal Perolehan

Harga Perolehan

Rp

Kategori Aset Fiskal

Daftar Aset (0)

Belum ada aset. Isi form di atas, lalu klik «Tambah Aset».

Metode Penyusutan

Garis LurusSaldo Menurun Ganda

Langkah Perhitungan

Garis Lurus: Beban Tahunan = Harga Perolehan ÷ Masa Manfaat
Saldo Menurun Ganda: Beban Tahunan = Nilai Buku Awal × (2 ÷ Masa Manfaat)
Pro-rata Bulan Pertama: Tahun pertama disesuaikan jumlah bulan dari tanggal perolehan
Tahun Terakhir: Sisa nilai buku di-write off penuh hingga 0

Tarif Penyusutan Fiskal

Kategori	Masa	GL	SM
Kelompok 1	4 thn	25%	50%
Kelompok 2	8 thn	12,5%	25%
Kelompok 3	16 thn	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 thn	5%	10%
Bangunan Non-Permanen	10 thn	10%	—
Bangunan Permanen	20 thn	5%	—

Bangunan hanya boleh menggunakan metode Garis Lurus (UU PPh Pasal 11 ayat 6). Jika Saldo Menurun dipilih, aset bangunan akan otomatis dihitung dengan Garis Lurus.

Hasil Perhitungan Penyusutan

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Skedul Penyusutan Fiskal Aset

UU PPh Pasal 11 & PMK-72/PMK.03/2023 jo. PMK-96/PMK.03/2009

Tanggal Cetak: Metode:

Kalkulator PPh 21 Pekerjaan Bebas

Hitung PPh 21 dengan metode Non-Kumulatif vs Kumulatif (DPP = 50% × Penghasilan Bruto).

Status PTKP

Penghasilan Bruto per Bulan

Langkah Perhitungan

DPP per bulan = Penghasilan Bruto × 50%
Non-Kumulatif: PPh = Tarif Pasal 17 × DPP per bulan (dihitung independen tiap bulan)
Kumulatif: PPh = Tarif Pasal 17 × DPP akumulasi sampai bulan tersebut
PPh OP Tahunan: (DPP Akumulasi Akhir − PTKP) × Tarif Pasal 17

Tarif PPh Pasal 17 (UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
0 — 60 juta	5%
60 juta — 250 juta	15%
250 juta — 500 juta	25%
500 juta — 5 miliar	30%
di atas 5 miliar	35%

DPP 50% × Bruto sesuai PMK-168/PMK.03/2023 Pasal 9. Bukan pegawai dengan penghasilan tidak berkesinambungan dapat memilih metode non-kumulatif; untuk tenaga ahli berkesinambungan gunakan kalkulator TA.

Hasil Perhitungan

Rincian Per Bulan

Bulan	Bruto	Akum. Bruto	DPP Bulan	DPP Akum.	PPh Non-Kum.	PPh Kum.

Ringkasan Tahunan

Total PPh Non-Kumulatif

Rp 0

Total PPh Kumulatif

Rp 0

Selisih

Rp 0

PPh Orang Pribadi Tahunan

DPP Kumulatif (50%)Rp 0

PTKPRp 0

Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 0

Rincian Tarif Pasal 17

PPh Orang Pribadi Terutang SetahunRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh 21 Pekerjaan Bebas

Metode Non-Kumulatif vs Kumulatif — PMK-168/PMK.03/2023

Tanggal Cetak: Status PTKP:

Rincian Per Bulan

Bulan	Bruto	Akum. Bruto	DPP Bulan	DPP Akum.	PPh Non-Kum.	PPh Kum.

Ringkasan

Total PPh Non-Kumulatif
Total PPh Kumulatif
Selisih

PPh Orang Pribadi Tahunan

DPP Kumulatif (50%)
PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh OP Terutang Setahun

Kalkulator PPh 21 Tenaga Ahli Berkesinambungan

Metode kumulatif sesuai PMK-168/PMK.03/2023 Pasal 16. DPP = 50% × Penghasilan Bruto.

Jenis Profesi (Tenaga Ahli)

Status PTKP

Penghasilan Bruto per Bulan

Langkah Perhitungan (Metode Kumulatif)

DPP per bulan = Penghasilan Bruto × 50%
DPP Akumulasi = Jumlah DPP s.d. bulan ini
PPh Kumulatif = Tarif Pasal 17 × DPP Akumulasi
PPh Dipotong Bulan Ini = PPh Kumulatif Bulan Ini − PPh Kumulatif Bulan Sebelumnya
PPh OP Tahunan: (DPP Akumulasi Akhir − PTKP) × Tarif Pasal 17

Tarif PPh Pasal 17 (UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
0 — 60 juta	5%
60 juta — 250 juta	15%
250 juta — 500 juta	25%
500 juta — 5 miliar	30%
di atas 5 miliar	35%

Tenaga Ahli berkesinambungan WAJIB metode kumulatif (PMK-168/PMK.03/2023 Pasal 16 ayat 2). 8 profesi Tenaga Ahli per Pasal 8 ayat 1: Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris.

Hasil Perhitungan

Rincian Per Bulan (Metode Kumulatif)

Bulan	Bruto	Akum. Bruto	DPP Bulan	DPP Akum.	PPh Kumulatif	PPh Dipotong Bln Ini

Ringkasan Tahunan

Total Bruto Setahun

Rp 0

Total DPP Setahun

Rp 0

Total PPh Dipotong Setahun

Rp 0

PPh Orang Pribadi Tahunan

DPP Akumulasi (50%)Rp 0

PTKPRp 0

Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 0

Rincian Tarif Pasal 17

PPh Orang Pribadi Terutang SetahunRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli Berkesinambungan

Metode Kumulatif — PMK-168/PMK.03/2023 Pasal 16

Tanggal Cetak: Profesi: PTKP:

Rincian Per Bulan

Bulan	Bruto	Akum. Bruto	DPP Bulan	DPP Akum.	PPh Kum.	PPh Dipotong

Ringkasan

Total Bruto Setahun
Total DPP Setahun (50%)
Total PPh Dipotong Setahun

PPh Orang Pribadi Tahunan

DPP Akumulasi (50%)
PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh OP Terutang Setahun

Kalkulator PPh Final Hadiah Undian

Tarif final 25% sesuai PP No. 132 Tahun 2000.

Nominal Hadiah

Rp

Metode Perhitungan

Exclude (Potong)Include (Bersih)

Nominal hadiah merupakan nilai bruto sebelum potongan PPh 25% Final.

Langkah Perhitungan

Metode Exclude (default): Input dianggap nilai bruto. Pajak dipotong dari bruto.
- PPh Final = Bruto × 25%
- Net = Bruto − PPh Final
Metode Include: Input dianggap nilai net yang diterima pemenang. Pajak ditanggung penyelenggara (gross-up).
- Bruto = Net ÷ 0,75
- PPh Final = Bruto × 25%

Tarif & Dasar Hukum

Tarif PPh Final	25%
Sifat	Final
Berlaku untuk	WP OP & Badan

PP No. 132 Tahun 2000: Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. Pajak bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang lainnya. Penyelenggara undian wajib memotong & menyetor.

Hasil Perhitungan

Nominal InputRp 0

Nilai Bruto HadiahRp 0

PPh Final (25%)Rp 0

Nilai Bersih Diterima PemenangRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh Final Hadiah Undian

Tarif Final 25% — PP No. 132 Tahun 2000

Tanggal Cetak: Metode:

Input

Nominal Input

Pajak Terutang

Nilai Bruto Hadiah
PPh Final (25%)

Nilai Bersih Diterima Pemenang

Kalkulator BPHTB & PPh Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan

BPHTB sesuai UU No. 1/2022 (HKPD). PPh Final sesuai PP No. 34/2016.

Luas Tanah (m²)

Luas Bangunan (m²)

NJOP Tanah per m²

Rp

NJOP Bangunan per m²

Rp

Harga Jual / Nilai Pengalihan

Rp

NPOPTKP (Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak)

Rp

Tarif PPh Final (PP 34/2016)

Langkah Perhitungan

NJOP Total = (Luas Tanah × NJOP Tanah/m²) + (Luas Bangunan × NJOP Bangunan/m²)
NPOP = max(Harga Jual, NJOP Total) — ambil yang lebih tinggi
NPOPKP = NPOP − NPOPTKP (jika negatif → 0)
BPHTB = NPOPKP × 5%
PPh Final = NPOP × tarif (2,5% / 1% / 0%)

Tarif PPh Final (PP 34/2016 Pasal 2)

Jenis Pengalihan	Tarif
Umum (OP, WP biasa)	2,5%
RS Sederhana / Rusun Sederhana	1%
Pengalihan ke Pemerintah/BUMN khusus	0%

Tarif & NPOPTKP BPHTB

Tarif Maksimal	5% (per Perda)
NPOPTKP Umum	Min Rp 60 juta
NPOPTKP Waris	Min Rp 300 juta

Disclaimer: Tarif BPHTB & NPOPTKP dapat berbeda di setiap daerah (diatur Perda). Tarif 5% & Default minimum per UU No. 1/2022 (HKPD): Rp 80jt (umum), Rp 300jt (waris/hibah wasiat); nominal final mengacu Perda Kabupaten/Kota — verifikasi dengan Bapenda setempat.

Hasil Perhitungan

Dasar Perhitungan

NJOP Tanah TotalRp 0

NJOP Bangunan TotalRp 0

NJOP TotalRp 0

Harga Jual / Nilai PengalihanRp 0

NPOP (max dari Harga Jual / NJOP)Rp 0

BPHTB (Pembeli)

NPOPRp 0

NPOPTKPRp 0

NPOPKP (Kena Pajak)Rp 0

Tarif BPHTB5%

BPHTB Terutang (oleh Pembeli)Rp 0

PPh Final Pengalihan Hak (Penjual)

DPP (= NPOP)Rp 0

Tarif PPh Final2,5%

PPh Final Terutang (oleh Penjual)Rp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan BPHTB & PPh Final Pengalihan Hak

UU No. 1/2022 (HKPD) & PP No. 34/2016

Tanggal Cetak: Tarif PPh:

Data Objek

Luas Tanah
Luas Bangunan
NJOP Tanah Total
NJOP Bangunan Total
NJOP Total
Harga Jual
NPOP (max)

BPHTB (Ditanggung Pembeli)

NPOP
NPOPTKP
NPOPKP
Tarif BPHTB	5%

BPHTB Terutang

PPh Final (Ditanggung Penjual)

DPP (= NPOP)
Tarif PPh Final

PPh Final Terutang

Kalkulator PPh Final UMKM Orang Pribadi

Tarif Final 0,5% dengan threshold non-taxable Rp 500 juta sesuai PP No. 55/2022.

Omzet Bruto per Bulan

Langkah Perhitungan

Tarif PPh Final = 0,5% × Omzet Bulan Tertentu
Non-Taxable: Omzet sampai Rp 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak kena PPh Final (khusus WP OP)
Bulan Pemicu: Pemajakan dimulai pada bulan saat akumulasi omzet melebihi Rp 500 juta
Taxable Base:
- Jika akumulasi sebelumnya sudah > 500jt → semua omzet bulan ini kena pajak
- Jika baru lewat 500jt bulan ini → (akumulasi − 500jt) yang kena pajak

Ketentuan PP No. 55/2022

Tarif	0,5% Final
Threshold OP	Rp 500 juta/tahun
Jangka Waktu	Tanpa batas waktu (OP)
Mulai Dihitung	2018 (terdaftar sebelum 2018) atau sejak terdaftar

Skema ini berlaku untuk WP OP UMKM dengan peredaran bruto ≤ Rp 4,8 miliar/tahun. WP OP dapat memanfaatkan tarif 0,5% tanpa batas waktu (revisi atas PP 55/2022). WP Badan tetap dibatasi 3–7 tahun.

Hasil Perhitungan

Rincian Per Bulan

Bulan	Omzet Bruto	Akumulasi	Taxable Base	PPh Final 0,5%

Ringkasan Tahunan

Total Omzet Setahun

Rp 0

Omzet di atas Threshold

Rp 0

Total PPh Final Terutang

Rp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh Final UMKM (OP)

Tarif 0,5% — PP No. 55/2022

Tanggal Cetak: Threshold Non-Taxable: Rp 500.000.000

Rincian Per Bulan

Bulan	Omzet	Akumulasi	Taxable Base	PPh 0,5%

Ringkasan

Total Omzet Setahun
Omzet di atas Threshold (Taxable)
Total PPh Final Terutang

Kalkulator PPh Orang Pribadi Usahawan (Pasal 17)

Hitung PPh Orang Pribadi dengan tarif progresif UU HPP. Untuk usahawan / pekerjaan bebas yang menggunakan Pembukuan atau Norma Penghitungan.

Penghasilan Neto Tahunan

Rp

Neto = Omzet × Norma (jika pakai Norma), atau Laba Bersih (jika Pembukuan).

Status PTKP

Langkah Perhitungan

Penghasilan Neto Tahunan dari pembukuan / Norma
PKP = Neto − PTKP (jika negatif → 0)
PPh Terutang = PKP × tarif progresif Pasal 17 berlapis
Pajak per Bulan = PPh Terutang ÷ 12 (estimasi)

Tarif PPh Pasal 17 (UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
0 — 60 juta	5%
60 juta — 250 juta	15%
250 juta — 500 juta	25%
500 juta — 5 miliar	30%
di atas 5 miliar	35%

Alternatif: WP OP UMKM dengan omzet ≤ Rp 4,8 miliar/tahun dapat memilih skema PPh Final 0,5% (PP 55/2022) yang seringkali lebih menguntungkan. Bandingkan dulu sebelum memilih.

Hasil Perhitungan

Ringkasan

Penghasilan Neto

Rp 0

Total PPh Tahunan

Rp 0

Pajak per Bulan (Estimasi)

Rp 0

Detail Perhitungan

Penghasilan Neto TahunanRp 0

PTKPRp 0

Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 0

Rincian per Lapisan Tarif

Lapisan PKP	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang

Total PPh Orang Pribadi TerutangRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh Orang Pribadi Usahawan

Tarif Progresif Pasal 17 — UU No. 7/2021 (HPP)

Tanggal Cetak: Status PTKP:

Dasar Perhitungan

Penghasilan Neto Tahunan
PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rincian per Lapisan Tarif Pasal 17

Lapisan PKP	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang

Total PPh Tahunan

Pajak per Bulan (Estimasi):

Kalkulator PPh Pasal 21 Final atas Uang Pesangon

Tarif progresif final berlapis sesuai PP No. 68 Tahun 2009.

Jumlah Uang Pesangon Bruto

Rp

Nilai bruto pesangon (sebelum dipotong pajak) yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun kalender.

Langkah Perhitungan

PPh dihitung progresif berlapis atas jumlah bruto pesangon (tanpa pengurang PTKP).
Bersifat FINAL — tidak dapat dikreditkan terhadap PPh lain.
Net Pesangon = Bruto − PPh Final.

Tarif PPh Final Pesangon (PP 68/2009)

Lapisan	Tarif
s.d. Rp 50 juta	0%
> Rp 50 juta — Rp 100 juta	5%
> Rp 100 juta — Rp 500 juta	15%
> Rp 500 juta	25%

Catatan Penting: Tarif progresif final ini berlaku jika pesangon dibayar dalam 1 tahun kalender atau pembayaran terhitung 2 tahun pertama sejak PHK. Jika dibayar bertahap melewati 2 tahun, tahun ke-3 dst dikenakan tarif Pasal 17 (UU HPP), bukan tarif pesangon final.

Hasil Perhitungan

Ringkasan

Pesangon Bruto

Rp 0

PPh Final Terutang

Rp 0

Pesangon Bersih Diterima

Rp 0

Rincian per Lapisan Tarif

Lapisan	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak

Pesangon Bersih Diterima PegawaiRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh 21 Final atas Uang Pesangon

Tarif Progresif Final — PP No. 68 Tahun 2009

Tanggal Cetak: Sifat Pajak: FINAL

Dasar Perhitungan

Jumlah Pesangon Bruto

Rincian per Lapisan Tarif

Lapisan	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak

Total PPh Final Pesangon

Hasil Akhir

Pesangon Bruto
PPh Final
Pesangon Bersih Diterima

Kalkulator PPN Include & Exclude (12%)

PPN tarif 12% dengan DPP Nilai Lain 11/12 sesuai UU HPP & PMK-131/PMK.03/2024. Estimasi PPh 22 & PPh 23 untuk transaksi dengan pemotong.

Jumlah Harga

Rp

Jenis Perhitungan PPN

Exclude PPNInclude PPN

Nilai input adalah DPP (belum termasuk PPN). Total tagihan = DPP + PPN.

Langkah Perhitungan PPN

Exclude PPN: Input = DPP
- DPP Nilai Lain = DPP × 11/12
- PPN = DPP Nilai Lain × 12% (effective 11% dari DPP)
- Total Tagihan = DPP + PPN
Include PPN: Input = Total Tagihan
- DPP = Total ÷ 1,11
- PPN = Total − DPP

Tarif PPN & PPh Pemotongan

PPN (Pasal 7 UU HPP)	12% (effective 11%)
PPh Pasal 22 — Umum	1,5% × DPP
PPh Pasal 23 — Jasa	2% × DPP

Catatan PPh 22/23: Estimasi PPh 22/23 hanya relevan jika pembeli adalah bendaharawan pemerintah, BUMN, atau badan pemungut. Untuk transaksi B2B/B2C biasa, abaikan section PPh tersebut. Tarif PPh 22 bisa berbeda untuk komoditas tertentu (kertas 0,25%, semen 0,3%, baja 0,45%, dll).

Hasil Perhitungan

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Jumlah InputRp 0

Harga Awal (DPP)Rp 0

DPP Nilai Lain (11/12 × DPP)Rp 0

PPN (12%)Rp 0

Total Tagihan ke PembeliRp 0

Potongan PPh (Estimasi — jika ada pemotong)

PPh Pasal 22 (1,5%)Rp 0

PPh Pasal 23 (2% — jasa)Rp 0

Nilai Diterima Rekanan (jika dipotong PPh 22)Rp 0

Nilai Diterima Rekanan (jika dipotong PPh 23)Rp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPN Include/Exclude

PPN 12% — UU HPP & PMK-131/PMK.03/2024

Tanggal Cetak: Mode:

Input

Jumlah Input

PPN

Harga Awal (DPP)
DPP Nilai Lain (11/12 × DPP)
PPN (12%)

Total Tagihan ke Pembeli

Potongan PPh (jika ada pemotong)

PPh Pasal 22 (1,5%)
PPh Pasal 23 (2% jasa)
Nilai Diterima jika dipotong PPh 22
Nilai Diterima jika dipotong PPh 23

Kalkulator PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

PPN atas pembangunan untuk pemakaian sendiri sesuai UU PPN Pasal 16C, PMK-61/PMK.03/2022, & UU HPP.

Nama Wajib Pajak

Periode Pajak

Luas Bangunan (m²)

PPN KMS berlaku jika luas bangunan ≥ 200 m².

Total Biaya Pembangunan

Rp

Termasuk upah dan bahan, tidak termasuk harga tanah.

Langkah Perhitungan

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) = 20% × Total Biaya Pembangunan
PPN Effective = 11% × DPP = 2,2% × Total Biaya
- Formal: PPN = 12% × DPP × 11/12 (DPP Nilai Lain)
- Effective: 12% × 11/12 = 11%

Syarat & Ketentuan

Luas Bangunan	Minimal 200 m²
Sifat	Untuk pakai sendiri / pihak lain (bukan dijual)
Penyetor	Pemilik bangunan (Self-Assessment)
Effective Rate	2,2% × Total Biaya

Dasar Hukum: UU PPN Pasal 16C, PMK-61/PMK.03/2022 jo. PMK-81/PMK.03/2024 jo. PMK-11/PMK.03/2025 jo. PMK-1/PMK.03/2026; UU No. 7/2021 (HPP). Total Biaya yang dimaksud meliputi biaya upah pekerja, bahan bangunan, dan biaya lainnya kecuali harga perolehan tanah.

Hasil Perhitungan

Data Wajib Pajak

Nama WP–

Periode Pajak–

Luas Bangunan– m²

Perhitungan PPN

Total Biaya PembangunanRp 0

DPP (20% × Total Biaya)Rp 0

Tarif Effective2,2% × Total Biaya

PPN KMS TerutangRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPN KMS

Kegiatan Membangun Sendiri — PMK-61/PMK.03/2022

Tanggal Cetak: Periode Pajak:

Data Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak
Periode Pajak
Luas Bangunan

Perhitungan

Total Biaya Pembangunan
Dasar Pengenaan Pajak (20%)
PPN Terutang (11% × DPP = 2,2% × Biaya)

Kalkulator Rasio Keuangan

Analisis 6 rasio keuangan utama dari Laporan Keuangan: Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, & Arus Kas.

Data Neraca

Aset Lancar (Current Assets)

Rp

Persediaan (Inventory)

Rp

Total Aset

Rp

Liabilitas Lancar (Current Liabilities)

Rp

Total Liabilitas

Rp

Total Ekuitas

Rp

Data Laba Rugi & Arus Kas

Pendapatan (Revenue)

Rp

Harga Pokok Penjualan (COGS)

Rp

Laba Bersih (Net Income)

Rp

Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow)

Rp

6 Rasio yang Dihitung

Rasio	Kategori
Current Ratio	Likuiditas
Quick Ratio	Likuiditas (Acid)
DER	Solvabilitas
GPM	Profitabilitas
ROA	Efisiensi
OCF Ratio	Arus Kas

Standar Industri

Current Ratio	≥ 2 ideal, ≥ 1 minimum
Quick Ratio	≥ 1 sehat
DER	≤ 1 ideal, ≤ 2 wajar
GPM	≥ 30% sehat (industri-dependen)
ROA	≥ 5% efisien
OCF Ratio	≥ 1 sehat

Konteks Pajak: Per PMK-169/PMK.010/2015, DER max 4:1 untuk thin capitalization. Jika DER > 4:1, bunga utang ke pihak berelasi tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Rasio juga digunakan DJP dalam Compliance Risk Management (CRM) & analisis SP2DK.

Hasil Analisis Rasio

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Analisis Rasio Keuangan

6 Rasio Utama — Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Arus Kas

Tanggal Cetak:

Data Input

Hasil Perhitungan Rasio

Rasio	Rumus	Nilai	Interpretasi

Kalkulator Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi bunga keterlambatan pembayaran/setor pajak sesuai UU HPP (UU No. 7/2021) — tarif bunga = (Suku Bunga Acuan + uplift) ÷ 12, maksimal 24 bulan.

Pokok Pajak Kurang/Terlambat Bayar

Rp

Jenis Pajak

Jenis Sanksi (Uplift)

Tahun Pajak

Masa Pajak

Tanggal Jatuh Tempo (otomatis)

Tanggal Setor / Bayar

Suku Bunga Acuan (KMK) — % per tahun

Tarif SBA ditetapkan bulanan oleh Menteri Keuangan via KMK. Cek KMK terbaru di pajak.go.id atau JDIH Kemenkeu untuk bulan saat sanksi mulai berjalan.

Rumus Sanksi Bunga

Sanksi = Pokok × [(SBA + Uplift) ÷ 12] × Bulan Terlambat

Bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal setor.
Bagian bulan dibulatkan ke atas (1 hari saja = 1 bulan penuh).
Sanksi maksimal 24 bulan (Pasal 13 ayat (2) UU KUP).

Tabel Uplift per Jenis Sanksi (UU HPP)

Pasal 8(2) / 9(2a)	0% — Pembetulan SPT / Terlambat setor masa
Pasal 9(2b)	5% — Terlambat setor SPT Tahunan
Pasal 14(3)	5% — Surat Tagihan Pajak (STP)
Pasal 8(5)	10% — Pembetulan setelah pemeriksaan
Pasal 13(2)	15% — SKPKB hasil pemeriksaan

Jatuh Tempo Penyetoran

PPh Pot/Put, 25, UMKM	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPN / PPnBM	Akhir bulan berikutnya (sebelum SPT Masa)

Dasar Hukum: UU No. 6/1983 (KUP) s.t.d.t.d. UU No. 7/2021 (HPP) Pasal 8, 9, 13, 14; PMK-242/PMK.03/2014; KMK tarif bunga (bulanan). Catatan: Sanksi tidak termasuk denda Pasal 7 (terlambat lapor — flat Rp 100rb/500rb/1jt) yang dihitung terpisah.

Hasil Perhitungan Sanksi

Detail Perhitungan

Pokok PajakRp 0

Jenis Sanksi—

Periode Keterlambatan—

Jumlah Bulan Terlambat0 bulan

Suku Bunga Acuan (SBA)0%

Tarif Sanksi per Bulan0%

Ringkasan Pembayaran

Pokok PajakRp 0

Total Sanksi DendaRp 0

Total Harus DibayarRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan Sanksi Administrasi Pajak

UU No. 7/2021 (HPP) Pasal 8, 9, 13, 14 UU KUP

Tanggal Cetak: Jenis:

Detail Perhitungan

Pokok Pajak
Periode Keterlambatan
Bulan Terlambat
Suku Bunga Acuan (SBA)
Tarif Sanksi / Bulan

Ringkasan

Pokok Pajak
Total Sanksi Denda

Total Harus Dibayar

Kalkulator PPh 21 Bulanan — Skema TER (PMK-168/2023)

Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pegawai tetap masa pajak Januari–November. Kategori TER (A/B/C) ditentukan berdasarkan status PTKP.

Status PTKP

Penghasilan Bruto Bulan Ini

Rp

Total bruto bulanan: gaji pokok + tunjangan + lembur + bonus/THR yang dibayar di masa ini.

Cara Kerja Skema TER

Tentukan kategori TER (A/B/C) dari status PTKP.
Cari tarif efektif yang sesuai range bruto bulanan dalam Lampiran I PMK-168/2023.
PPh 21 Masa = Bruto Bulan × Tarif Efektif.
Berlaku untuk masa Januari–November; masa Desember disetahunkan ulang menggunakan tarif Pasal 17 (gunakan kalkulator MTPH).

Pemetaan Kategori TER

TER A	PTKP Rp 54jt & Rp 58,5jt (TK/0, TK/1, K/0)
TER B	PTKP Rp 63jt & Rp 67,5jt (TK/2, TK/3, K/1, K/2)
TER C	PTKP Rp 72jt (K/3)

Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2023; PMK-168/PMK.03/2023 Lampiran I; berlaku efektif 1 Januari 2024. Catatan: Untuk masa Desember atau pegawai berhenti, perhitungan kembali ke skema Pasal 17 atas penghasilan setahun setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

Hasil Perhitungan

Status PTKP—

Kategori TER—

Bruto Bulan IniRp 0

Tarif Efektif (TER)0%

PPh 21 Bulan IniRp 0

Penghasilan Diterima (Take-home)Rp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh 21 Bulanan (TER)

PMK-168/PMK.03/2023 — Tarif Efektif Rata-rata

Tanggal Cetak: Kategori:

Detail Perhitungan

Status PTKP
Kategori TER
Bruto Bulan Ini
Tarif Efektif (TER)
PPh 21 Masa

Take-home

Kalkulator PPh Final Sewa Tanah & Bangunan (10%)

PPh Final Pasal 4(2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan — tarif 10% dari bruto sesuai PP No. 34 Tahun 2017.

Metode Perhitungan

Include PPh (Bruto)Exclude PPh (Gross-up)

Nilai input adalah nilai kontrak bruto (sudah termasuk PPh). PPh dipotong dari bruto, pemilik menerima sisanya.

Nilai Nominal

Rp

Rumus Perhitungan

Include PPh (input = bruto/nilai kontrak):
- DPP = Nilai Kontrak
- PPh Final = DPP × 10%
- Diterima Pemilik = DPP − PPh
Exclude PPh (input = nilai bersih yang ingin diterima pemilik — gross-up):
- DPP = Bersih ÷ (1 − 10%) = Bersih ÷ 0,9
- PPh Final = DPP × 10%
- Total Bayar Penyewa = DPP

Ketentuan Pemotongan

Tarif	10% Final dari bruto
Pemotong	Penyewa (badan / OP yang ditunjuk)
Setor	Tgl 10 bulan berikutnya (kode SSP 411128-403)
Lapor	SPT Masa PPh Pasal 4(2)

Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (2) UU PPh; PP No. 34 Tahun 2017 (perubahan PP 29/1996 jo. PP 5/2002); KMK-120/KMK.03/2002; PER-DJP terkait. Berlaku untuk persewaan tanah &/atau bangunan oleh WP OP maupun Badan. Jika penyewa bukan pemotong, pemilik menyetor sendiri.

Hasil Perhitungan

Nilai Kontrak (Bruto)Rp 0

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Rp 0

PPh Final (10%)Rp 0

Diterima Bersih PemilikRp 0

Aplikasi Kalkulator Pajak

By Melek Pajak

Hasil Perhitungan PPh Final Sewa Tanah & Bangunan

Tarif 10% — PP No. 34 Tahun 2017

Tanggal Cetak: Metode:

Perhitungan

Nilai Kontrak (Bruto)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
PPh Final (10%)

Diterima Bersih Pemilik

Ringkasan